Diketahui, pemerintah Arab Saudi sempat mewacanakan pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen dengan alasan buruknya tata kelola dan kurangnya transparansi dalam pelaporan data kesehatan jemaah.
Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan setelah Saudi mengetahui Indonesia sedang merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah rencana pembentukan badan khusus setingkat kementerian yang akan mengelola haji secara profesional dan terfokus.