JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR Nico Siahaan menerima laporan banyaknya proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G yang mangkrak di sejumlah daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T). Proyek Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) ini dirundung dugaan korupsi dan perkaranya sedang dalam penyidikan Kejaksaan Agung.
"Memang ada laporan dari masyarakat di beberapa dapil (daerah pemilihan) bahwa banyak pembangunan BTS yang mangkrak. Laporan yang masuk dilengkapi bukti foto-foto,” kata Nico di Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Menurut politisi PDIP ini, laporan dari masyarakat telah disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate saat rapat kerja bersama Komisi I DPR beberapa waktu lalu.
Diberitakan sebelumnya, Kejagung menyebut kerugian dalam dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya ini mencapai Rp1 triliun. Proyek BTS 4G ditujukan untuk percepatan transformasi digital, pemerataan akses informasi untuk wilayah 3T, kebutuhan internet di masa pandemi dengan sumber dana 90 persen APBN dan sisanya universal service obligation (USO).
BTS rencananya akan dibangun di 7.904 titik desa/kelurahan. Fase pertama 4.200 titik dibagi dalam lima paket. Paket 1 dan 2 dikerjakan oleh konsorsium PT Fiberhome, PT Telkom Infra dan Multi Trans Data. Paket 3 digarap oleh PT Apilkanusa Lintas Arta, Huawei dan PT SEI. Paket 4 dan 5 dikerjakan oleh PT IBS dan ZTE Corporation.
Persoalannya, pembangunan BTS fase pertama ini mengalami keterlambatan. Target awal proyek tuntas pada Maret 2022. Namun, baru 1.679 titik yang terintegrasi sehingga terjadi backlog pada 2.521 titik.
Rinciannya, 13,7 persen dalam tahap instalasi, 9,7 persen siap untuk instalasi dan 76,6 persen titik belum siap untuk dilakukan instalasi. Fase pertama akhirnya diperpanjang hingga September 2022 tetapi tidak ada perkembangan signifikan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) awal pekan ini mengekspose bahwa dari 4.200 titik yang dikerjakan, hanya 2.406 titik atau sekitar 57 persen yang siap beroperasi. Persoalan lainnya menurut ICW adalah keterlambatan pembayaran kepada sub kontraktor. Hal ini setidaknya terjadi di Sumbawa dan Natuna.