JAKARTA, iNews.id -DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Perampasan Aset sejak Kamis (4/5/2023). Kendati demikian, DPR tak bisa langsung menindaklanjuti Surpres tersebut.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan belum ditindaklanjuti Surpres itu lantaran DPR masih dalam masa reses. Tindak lanjut surat yang masuk akan dibahas melalui Rapat Pimpinan (Rapim) usai reses berakhir.
"Sekarang ini DPR masih dalam kegiatan reses dan pembukaan masa sidang pada tanggal 16 Mei. Setelah itu surat-surat yang masuk harus melalui dibahas mekanisme Rapim," kata Indra, dikutip Selasa (9/5/2023).
Setelah dibahas dalam Rapim, pembahasan akan berlanjut di Badan Musyawarah (Bamus). Rapat Bamus selanjutnya akan memberikan penugasan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna membahas rancangan aturan itu.
"Setelah rapim lalu dibawa ke rapat Bamus untuk penugasan kepada AKD yang ditugaakan dan dilaporkan terlebih dahulu dalam paripurna," kata Indra.