JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Pemerintah terus mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar dapat segera disahkan. Terlebih saat ini RUU ini telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Pengesahan RUU Perampasan Aset pun diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengamankan aset terkait tindak pidana korupsi, kini dinantikan oleh masyarakat.
“Saya kira Pemerintah sudah mengambil langkah untuk menyusun RUU itu. (Tentu) Pemerintah akan mendorong pihak yang belum setuju agar memahami bahwa ini untuk kepentingan rakyat,” tegas Wapres dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (12/4/2023).
Bahkan, kata Wapres, upaya untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang belum menyetujui RUU ini akan terus dilakukan.
“Pemerintah akan terus berupaya agar yang belum setuju untuk bisa memahaminya karena ini hasilnya untuk rakyat. Pemerintah akan terus melakukan upaya agar hal ini bisa cepat dibahas dan ditetapkan. Karena prioritas, maka kita dorong terus,” imbuhnya.