Di sisi lain, pembangunan Gedung Inspektorat ditujukan untuk memperkuat sarana kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung. Lembaga tersebut memiliki tugas dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan birokrasi agar pelayanan publik terhindar dari praktik korupsi.
Selama ini, Inspektorat Daerah Kota Bandung belum memiliki kantor sendiri sehingga harus berpindah lokasi dan menyewa gedung sebagai ruang kerja.
Untuk anggaran daerah, Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi pijakan awal penyusunan APBD Perubahan Kota Bandung 2026. Dokumen tersebut memuat penyesuaian arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah untuk sisa tahun anggaran berjalan.
Melalui perubahan KUA dan PPAS 2026, DPRD bersama Pemkot Bandung menyiapkan dukungan anggaran bagi sejumlah program prioritas di sisa tahun berjalan. Program tersebut mencakup bantuan sosial, perbaikan infrastruktur jalan dan lingkungan, serta penanganan berbagai persoalan perkotaan.
Sementara itu, KUA dan PPAS 2027 menjadi kerangka awal penyusunan rancangan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan serta plafon anggaran sementara.
Kesepakatan KUA PPAS 2027 juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, termasuk perencanaan program pelayanan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga agar lebih terukur pada tahun mendatang.