JAKARTA, iNews.id - Kemendagri sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar Kementerian dan lembaga.
"Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).
Zudan menjelaskan bahwa nantinya kementerian dan lembaga akan dikenakan biaya untuk mengakses verifikasi data adminduk.
"Untuk kami bisa beli server dan peremajaan perangkat lainnya," kata Zudan.
Zudan menjelaskan saat menyusun draft RPP PNBP, kementerian dan lembaga juga turut andil di dalamnya. Keduanya memahami kebutuhan Dukcapil saat ini. Mendagri Tito Karnavian juga sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.
"Dukcapil Kemdagri sudah menggratiskan selama 8 tahun ditanggung APBN. Saatnya semua lembaga yg memungut profit untuk berbagi beban dengan dukcapil. Selama ini bebannya ada dipundak dukcapil semuanya," jelas Zudan.