Jaksa juga menyebut ada empat hal yang meringankan Dolly. Pertama, Dolly berlaku sopan di depan persidangan, belum pernah dihukum. Ketiga. Dolly merasa bersalah, serta yang terakhir Dolly menyesali perbuatannya.
Sementara itu, hal yang memberatkan Dolly tercatat ada dua. Pertama, tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Lalu, perbuatannya mencederai tatanan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara dalam penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Atas perbuatannya, Dolly dinilai melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.