"Pasal tersebut diketahui banyak pihak, sudah dibahas bersama dan disetujui semua pihak. Tidak benar tuduhan 'penyelundupan pasal' dan 'manipulasi pasal' tersebut," lanjutnya.
Hasyim menambahkan, tidak ada catatan keberatan terhadap pasal tersebut dari seluruh peserta RDP. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta DPR dan pemerintah disebut hadir dan terlibat aktif.
Sebagai pengingat moral bagi semua pihak, Hasyim kemudian mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:
"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanat dia berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim).
"Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, 'Lupa Boleh, Munafik Jangan'," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku tak pernah membahas revisi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bukti kelulusan tingkat sekolah menengah bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR.
"Setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat (3) itu nggak ada, gitu lho, ya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).