Selain itu, kata dia, indeks HAM juga perlu ditingkatkan. Pasalnya skor rata-rata Indeks HAM 2023 hanya 3,2, turun 0,1 dari tahun sebelumnya.
"Menunaikan janji pada Masyarakat Adat. Penurunan skor pada hak atas tanah sebesar -1,5 dibanding Indeks HAM 2019 dan -0,3 dibanding pada Indeks HAM 2022 menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria," kata Maneger.
Dia menekankan, Prabowo juga perlu mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Selain itu, Prabowo juga diminta segera mencetak legacy di bidang HAM, seperti menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terealisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM hingga akselerasi penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penuntasan kejahatan pembunuhan atas Munir Said Thalib.
"Presiden Prabowo menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia," tutur dia.
Selanjutnya, Maneger meminta Prabowo memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.
Dia menuturkan Prabowo juga harus memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.
"Presiden Prabowo mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme," kata dia.
Dirinya mendorong Prabowo mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang berkontribusi pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat hingga RUU Sistem Pendidikan Nasional, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.
"Penyelesaian masalah Papua secara damai, komprehensif, dan bermartabat dengan mengedepankan pendekatan dialog, kesejahteraan, dan keadilan dalam konteks NKRI," ujar dia.