Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga menyarankan pemerintah untuk menghitung dengan cermat anggaran pemindahan tersebut. Pemerintah juga harus duduk bersama sejarawan di sana, agar nantinya nilai budaya di sana pun tidak hilng.
"Ini membuat jantung dari republik yang harus dihitung betul itu tata letaknya, sejarahnya, dan konten-konten sosiologi, yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang, mengingat Jakarta sudah menjadi ibu kota lebih dari 70 tahun. Jadi enggak gampang itu ruhnya dicabut itu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, 19 persen dana pemindahan Ibu Kota akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Dana kira-kira kalau dari APBN itu kecil, paling sekitar 19 persen," kata Bambang Brodjonegoro saat berbicara kepada milenial di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Dia mengatakan, dana pemindahan Ibu Kota akan dimaksimalkan melalui pengelolaan aset negara melalui skema kerja sama dan lain hal.