"Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?" katanya.
"Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati. Beberapa kali kami sampaikan, 'Tolong APH tegas, tolong APH tegas,' tapi apa yang terjadi? Dan itu selalu terjadi dan itu selalu terjadi. Ada semacam pembiaran," imbuhnya.
Perwakilan nelayan juga meminta pemerintah pusat melihat langsung kondisi masyarakat di Kabupaten Pati. Mereka menegaskan masyarakat pada dasarnya menginginkan situasi daerah yang aman, damai, dan kondusif.
Menurut mereka, pemberitaan negatif mengenai kondisi sosial di Pati dikhawatirkan berdampak terhadap kepercayaan investor serta perekonomian daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan DPR akan menerima dan mengawal berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Pati.