Fraksi Golkar MPR Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Dinilai Bisa Percepat Pembangunan

Felldy Aslya Utama
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pembentukan UU Obligasi Daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan di daerah. (Foto: Felldy Utama)

Dia berharap Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati ikut mengawal proses legislasi tersebut. Mekeng menargetkan Indonesia sudah memiliki UU Obligasi Daerah pada 2027.

“Jadi kami berharap proses legislasi di DPR RI, Ibu Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari, kebetulan Ibu Sari ini membidangi Ekuin. Nah ini bisa didorong agar kalau bisa 2027 kita sudah punya Undang-Undang Obligasi Daerah,” ujarnya.

Mekeng menjelaskan, penyusunan naskah akademik tersebut telah melalui proses partisipasi publik selama 1 tahun terakhir. Fraksi MPR menggelar kegiatan di sembilan provinsi dengan melibatkan kepala daerah, anggota DPRD, dan kalangan akademisi.

“Kami sudah mengelilingi sembilan provinsi, dan semua dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta para akademisi,” ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah dan otoritas keuangan sebenarnya telah menerbitkan sejumlah regulasi teknis terkait obligasi daerah sejak 2000. Aturan tersebut antara lain diterbitkan oleh Menteri Keuangan, Bapepam, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait
2 bulan lalu

Pramono Tunggu Izin 3 Kementerian untuk Terbitkan Obligasi Daerah DKI

4 bulan lalu

Pramono Ungkap Kemampuan Fiskal Pemprov DKI, Bisa Terbitkan Obligasi Daerah hingga Rp20 Triliun

4 bulan lalu

Pemprov DKI bakal Luncurkan Obligasi Rp3,5 Triliun, Pramono: Bisa Dicontoh Daerah Lain

4 bulan lalu

Pramono Siap Luncurkan Obligasi Daerah Pertama Senilai Rp3,5 Triliun di 2027

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal