Dia berharap Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati ikut mengawal proses legislasi tersebut. Mekeng menargetkan Indonesia sudah memiliki UU Obligasi Daerah pada 2027.
“Jadi kami berharap proses legislasi di DPR RI, Ibu Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari, kebetulan Ibu Sari ini membidangi Ekuin. Nah ini bisa didorong agar kalau bisa 2027 kita sudah punya Undang-Undang Obligasi Daerah,” ujarnya.
Mekeng menjelaskan, penyusunan naskah akademik tersebut telah melalui proses partisipasi publik selama 1 tahun terakhir. Fraksi MPR menggelar kegiatan di sembilan provinsi dengan melibatkan kepala daerah, anggota DPRD, dan kalangan akademisi.
“Kami sudah mengelilingi sembilan provinsi, dan semua dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta para akademisi,” ucapnya.
Dia mengatakan pemerintah dan otoritas keuangan sebenarnya telah menerbitkan sejumlah regulasi teknis terkait obligasi daerah sejak 2000. Aturan tersebut antara lain diterbitkan oleh Menteri Keuangan, Bapepam, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).