JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi Partai GolkarMPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memperoleh alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan ruang fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Mekeng menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada APBN untuk membiayai pembangunan. Sebab, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi terus meningkatkan kebutuhan anggaran di daerah.
Sebagai langkah konkret, Fraksi MPR telah menyiapkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah untuk diproses lebih lanjut di parlemen.
“Kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya,” kata Mekeng.