Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemerintah harus segera memberikan klarifikasi terkait polemik gaji BPIP ini. Pasalnya, isu tersebut sangat merugikan bagi tokoh-tokoh nasional, khususnya mereka yang masuk di BPIP.
Dia berpendapat, jika meliha tugas dan fungsi BPIP, seharusnya orang-orang yang bekerja di badan itu bersifat sukarela karena yang dilihat adalah ketokohan mereka. “Mana ada ketokohan dibayar. Ini kan enggak pas. Tapi kalau itu kesekretariatannya, mungkin butuh. Karena yang ngatur administrasi atau lainnya,” katanya.
Mencuatnya besaran gaji yang diterima Mega sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP membuat publik heboh. Pasalnya, uang yang diterima presiden kelima RI itu disebut-sebut mengalahkan gaji presiden saat ini, yaitu mencapai Rp112 Juta per bulan.