JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kesehatan (Kemkes) melaksanakan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin covid-19 guna memastikan tidak terjadi penyimpangan. Audit dilaksanakan bersama instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Unsur-unsur yang diaudit antara lain ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.
"Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level provinsi/kabupaten/kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing daerah. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera," tutur Menkes Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman resmi Kemkes pada Rabu (11/8/2021).
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kemkes telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin covid-19.
Menkes ingin pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya. Sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
"Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera direkonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan," pesan Menkes.