JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik yang juga pendiri PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah meminta capres nomor urut 1 atau 2 membuat undang-undang (UU) yang mengatur lembaga kepresidenan jika terpilih nanti. Eep berharap Ganjar Pranowo atau Anies Bawedan mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar.
Pernyataan itu disampaikan Eep didasarkan atas kekecewaannya terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jujur saja, kita ngomong nama lah, kalau ternyata Ganjar ditakdirkan jadi presiden atau Anies ditakdirkan jadi presiden, kita harus peringatkan mereka berdua itu. Mereka enggak boleh berkhianat lagi seperti ini. 10 tahun, apalagi 5 tahun," kata Eep, di acara Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 Bersama Masyarakat Jurdil di TPS (Tempat Perlawanan Serentak) di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Dia berharap UU lembaga kepresidenan membatasi kekuasaan presiden di masa krusial yakni pengujung pemerintahan.
"Wajib, bukan sunah muakkad itu, wajib, wajib hukumnya kita punya itu," tuturnya.