JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, memberikan evaluasi yang tajam terhadap kinerja penegakan hukum dalam pemerintahan saat ini. Dia menyatakan kinerja tersebut mengalami penurunan yang signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara sarasehan nasional IKA UNM pada hari Sabtu (18/11/2023). Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 hingga 10 sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari Profesor Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai kinerja pemerintahan Joko Widodo.
Ganjar menyebutkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi pemicu utama dari penurunan penilaian tersebut.
Menurut Ganjar, penegakan hukum di Indonesia saat ini menimbulkan reaksi negatif, seperti kemarahan, kecemasan dan kegelisahan di kalangan masyarakat.
Ia mencermati adanya perluasan kesenjangan antara harapan publik dan realitas penegakan hukum. Dia menambahkan, "Saya kira itu menjadi peringatan untuk menjaga agar sistem hukum berjalan lebih baik, lebih objektif, dan menjadi akses untuk semua, hal ini sangat penting."
Ganjar juga menyoroti penurunan nilai penegakan hukum yang sebelumnya berada di rentang 7 hingga 8. Dia menilai faktor utama penurunan tersebut adalah adanya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum.
Sebagai respons terhadap kondisi ini, Ganjar memilih untuk mengenakan pakaian berwarna hitam. Melihatnya sebagai simbol dari kompleksitas konstruksi Indonesia saat ini.
Dalam perspektif Ganjar, jika terpilih sebagai presiden, ia berkomitmen untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia dengan mengoptimalkan kewenangan dan kolaborasi yang responsif terhadap kondisi sosial di masyarakat.
Untuk mengetahui lebih dalam mengapa Indonesia kualitasnya penegakan hukumnya dikhawatirkan, kita bisa melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mari simak 4 contoh berikut.
Dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), faktor hukum memainkan peran sentral. Pentingnya perundang-undangan yang kuat, transparan, dan jelas menjadi dasar bagi penegakan aturan yang dapat mencegah dan menghukum tindakan korupsi.
Reformasi hukum yang menyeluruh dan pengembangan kebijakan anti-KKN menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pemberantasan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara.
Selain itu, perlu adanya ketegasan dalam penegakan hukum yang berlaku untuk semua tanpa pandang bulu, memastikan keadilan dan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan.
Peran penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak anti-korupsi sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan bebas KKN.
Mereka harus diberdayakan dengan sumber daya dan kewenangan yang cukup untuk menyelidiki, menuntut dan mengadili pelaku KKN tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Peningkatan kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum, termasuk sistem pengawasan internal yang efektif, dapat menjadi fondasi penting untuk menjamin integritas dan ketegasan dalam memberantas KKN di semua lapisan masyarakat.
Sarana dan prasarana yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan turut memainkan peran penting.
Penerapan teknologi informasi dan sistem administrasi publik yang modern dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya praktik KKN.