Ketersediaan data terbuka dan aksesibilitas informasi publik dapat membuka ruang untuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur teknologi dan penyediaan akses informasi yang mudah dapat membantu menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik KKN.
Peran serta masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas pemerintahan dapat menjadi kekuatan penggerak reformasi. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat membentuk sistem keseimbangan kekuasaan yang efektif.
Pendidikan dan kampanye anti-korupsi yang terus-menerus dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang menolak dan melaporkan tindakan korupsi. Dengan demikian, membangun partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Itulah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ganjar Pranowo berjanji akan menguatkannya jika menjadi Presiden.