JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, mengungkapkan pandangannya tentang kemampuan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), dalam menyelesaikan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Ade Reza Hariyadi secara khusus menyoroti rekam jejak positif Mahfud dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Prof Mahfud punya rekam jejak penyelesaian HAM non-yudisial terhadap korban-korban pelanggaran HAM di masa lalu, seperti pemulihan nama baik, perbaikan ekonomi, pengadaan rumah, serta pemulihan hak-hak eksil yang dulu di era Orde Lama tertahan di luar negeri cukup lama," ujar Ade, dikutip Minggu (29/10/2023).
Pekan sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) telah memberikan "rapor merah" terkait situasi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk pemerintahan saat ini.
Berdasarkan penelitian dari kedua LSM tersebut, setidaknya ada 211 proyek dan 13 program prioritas yang menjadi fokus pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi (capex) mencapai Rp5.746,8 triliun. Proyek dan program prioritas pemerintahan saat ini diduga menjadi pemicu kasus-kasus kekerasan yang berhubungan dengan investasi.
Ade Reza Hariyadi menunjukkan persetujuannya terhadap temuan KontraS dan AII. Ia mengemukakan bahwa proyek-proyek strategis nasional saat ini telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan.
Selain itu, investasi sering kali merampas lahan masyarakat adat tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka yang telah tinggal di lokasi proyek investasi sebelumnya.
"Mahfud saya rasa bisa mengubah rapor merah ini. Pekerjaan rumah Mahfud adalah bagaimana program-program pembangunan itu tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga ramah terhadap kepentingan sipil.” lanjutnya.
Ade berpendapat bahwa pasangan Ganjar-Mahfud harus menyusun rencana detail yang mempertimbangkan HAM dalam setiap aspek investasi. Melalui rencana tersebut, pasangan yang diusung oleh PDI-P, Perindo, Hanura, dan PPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak asasi warga negara.
"Saya percaya bahwa ini bisa menjadi keunggulan yang ditawarkan oleh Prof Mahfud terkait isu HAM yang saat ini menjadi perhatian masyarakat." katanya.
Komitmen Ganjar-Mahfud Untuk Menyelesaikan Isu Pelanggaran Ham di Masa Lampau
Di sisi lain, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, telah berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
Komitmen ini merupakan bagian integral dari visi-misi mereka yang akan mereka wujudkan apabila berhasil terpilih sebagai kepala negara dan pemerintahan pada tahun 2024.
"Kami akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kami akan terus berjuang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara adil." kata mereka mengutip dari laman visi dan misi, (29/10/2023).
Pasangan tersebur menitikberatkan penyelesaian pada kasus pelanggaran HAM yang dianggap "menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara".
Pemerintah Indonesia, secara resmi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.