JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD merupakan dua sosok yang terus berjuang untuk memberantas korupsi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan yang mendukung semangat anti-Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ganjar Pranowo diakui sebagai sosok yang memiliki visi tinggi dengan keberanian dan ketegasan dalam mengadvokasi prinsip keadilan.
Di sisi lain, Prof Mahfud MD dianggap sebagai pahlawan hukum yang berdedikasi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.
“Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik,” kata Hasto, Senin (23/10/2023).
Hasto menekankan bahwa PDIP, bersama dengan partai lain seperti PPP, Partai Perindo dan Hanura, beserta dukungan dari relawan, menjalani jalur politik yang ditekankan pada moral dan etika politik.
Pasangan Ganjar-Mahfud MD dianggap sebagai pemimpin yang kokoh dalam menghadapi dinamika politik, berjuang berdasarkan ideologi dan menunjukkan semangat yang membara karena keselarasannya dengan aspirasi rakyat.
“Ketika mandat rakyat kekuasaan itu untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara, lalu dibelokkan menjadi ambisi, maka semua wajib bergerak dengan penuh keyakinan karena Ganjar-Mahfud MD berpihak pada kebenaran,” kata Hasto.
Namun untuk para pembaca, dampak apa saja yang bisa terjadi apabila korupsi, salah satu bagian dari KKN, terjadi?
1. Menurunkan Tingkat Investasi
Penurunan tingkat investasi dapat menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Investasi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi negara, menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi.
Jika investor merasa ketidakpastian politik atau situasi hukum yang tidak stabil, mereka cenderung enggan untuk menanamkan modalnya.
Dampaknya dapat terasa dalam berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga infrastruktur. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, menghambat perkembangan bisnis, dan merugikan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan Kesenjangan Sosial
Perubahan dalam arah politik dan kebijakan tertentu dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Kesenjangan sosial dapat meningkat akibat adanya pergeseran prioritas dalam alokasi sumber daya dan kebijakan redistribusi.
Jika kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kesetaraan diabaikan, kelompok masyarakat tertentu mungkin akan merasakan dampak lebih besar dari ketidakstabilan politik.
Ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, meningkatkan ketegangan sosial dan mengancam keharmonisan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.