JAKARTA, iNews.id - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mengungkapkan komitmen penegakan hukum. Mereka bertekad meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang efisien dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, setengah masalah dari bangsa ini Insyaallah tuntas kalau hukumnya bagus,” ujar Mahfud MD dalam acara deklarasi cawapres Ganjar, (18/10/2023)
Pernyataan dari Mahfud MD ini dicantumkan dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud sebagai salah satu pioritas. Mengutip dari https://visimisiganjarmahfud.id/, Ganjar-Mahfud mendambakan ‘hukum adil untuk semua’.
Demi mencapai keadilan hukum untuk semua, duet ini memaparkan perlu dibasminya korupsi, adanya keadilan restorative, penyelesaian pelanggaran HAM, dan lembaga penegak hukum yang bertindak secara profesional.
Lembaga penegak hukum, sesuai namanya, adalah badan atau lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan dan menjalankan hukum di dalam suatu negara. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Indonesia saat ini memiliki sejumlah lembaga penegak hukum. Artikel ini akan menjabarkan berbagai lembaga penegak hukum yang di sasar Ganjar-Mahfud untuk memprioritaskan penegakan hukum.
Deretan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, Sasaran Ganjar-Mahfud Untuk Penegakan Hukum
Polri adalah lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menangani kejahatan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga mengatur lalu lintas, mengawasi kerumunan massa dan menangani konflik sosial.
Kejaksaan Agung memiliki peran utama dalam penuntutan tindak pidana dan penegakan hukum. Mereka menyelidiki kasus-kasus pidana, mengawasi proses penyidikan dan penuntutan, serta memberikan nasihat hukum kepada pemerintah.
Pengadilan Tinggi Militer adalah lembaga yang menangani kasus-kasus dalam lingkungan militer, seperti pelanggaran hukum disiplin militer, tindak pidana militer, dan perbandingan atas putusan pengadilan militer yang lebih rendah.
KPK bertugas memerangi korupsi di Indonesia dengan melakukan penyelidikan, penuntutan, pencegahan, dan memberikan nasihat hukum. Mereka juga berperan dalam memastikan integritas dan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
MK bertugas menguji dan memutuskan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan konstitusi negara.
MA adalah pengadilan kasasi yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara hukum di tingkat pertama dan terakhir. Mereka juga berwenang menguji apakah peraturan di bawah undang-undang saling bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.