Geledah Perusahaan hingga Kantor Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

Arie Dwi Satrio
Ilustrasi penggeledahan (foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan serangkaian penggeledahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Langkat.

Sejumlah lokasi yang digeledah yakni kantor hingga perusahaan yang diduga milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah rumah pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara suap Terbit Rencana.

"Tim penyidik telah menyelesaikan penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Langkat, Sumut. Lokasi dimaksud, di antaranya Kantor Bupati Langkat dan perusahaan yang diduga milik tersangka TRP serta rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (28/1/2022).

Penyidik sempat mengundang sejumlah kepala dinas saat menggeledah kantor Bupati Langkat. Dari para kepala dinas Pemkab Langkat, penyidik berhasil mengantongi sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara suap ini.

"Di kantor Bupati, tim penyidik mengundang beberapa kepala dinas, dan kemudian KPK menerima berbagai dokumen terkait proyek di Kabupaten Langkat," terangnya.

Penyidik juga menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen saat menggeledah rumah pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini serta perusahaan diduga milik Terbit Rencana. Dokumen itu diduga berkaitan dengan kasus suap.

"Bukti-bukti ini akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik dengan analisa dan penyitaan, untuk terus melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka TRP dkk," katanya.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
Nasional
5 hari lalu

Bupati Ponorogo Kena OTT KPK Kasus Suap Jabatan, PDIP: Kami Hormati Proses Hukum

Nasional
5 hari lalu

Selain Bupati Sugiri, KPK Amankan Sejumlah Orang Lainnya dalam OTT di Ponorogo

Nasional
1 bulan lalu

Kiai NU Minta KPK Junjung Asas Keadilan Kasus Kuota Haji: Jangan Tendensius!

Bisnis
2 bulan lalu

BNI Perkuat Integritas dan GCG Lewat Compliance Forum bersama KPK

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal