Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan peternak kesulitan memasarkan hasil produksinya. Terlebih, penyerapan telur oleh SPPG telah menjadi bagian dari petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program MBG.
Amran kemudian meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono untuk mencopot Tiara Devi sebagai Koordinator Wilayah KPPG Surabaya. Dia meminta posisi tersebut segera diisi oleh personel yang dinilai mampu bekerja lebih optimal di lapangan.
“Pindahkan. Yang laki-laki disitu, Harus yang tangguh,” tuturnya.
Amran menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk evaluasi sekaligus pesan tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan hingga tingkat lapangan.
Dia juga meminta SPPG mengutamakan pembelian telur langsung dari peternak lokal agar rantai distribusi lebih pendek dan peternak mendapatkan kepastian pasar dengan harga yang wajar.
Menurutnya, program MBG harus memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem pangan. Selain memastikan masyarakat memperoleh asupan bergizi, program tersebut harus mampu menciptakan pasar bagi produk peternak dan menjaga keberlanjutan usaha mereka.
Amran mengatakan, keputusan tersebut diambil karena penanggung jawab dinilai tidak mampu menjalankan perintah BGN untuk mengatasi masalah peternak.
“Itu atas nama negara. Karena kenapa? Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BGN. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia. Mungkin nanti bukan itu saja. Kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot saja oleh beliau. Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat kecil,” tuturnya.