JAKARTA, iNews.id - Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) mendesak aparat penegak hukum tetap mengusut polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Desakan itu disampaikan meski Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres).
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis menilai persoalan suket Gibran harus tetap ditindaklanjuti karena menyangkut kepastian hukum serta dugaan pelanggaran dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut.
Dia menegaskan pengunduran diri Gibran tidak boleh menghentikan proses hukum. Dia meminta putusan pengadilan yang telah membatalkan suket tersebut benar-benar dilaksanakan.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Yopis dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.