Menurut Yopis, polemik suket Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen tersebut.
Atas dasar itu, Advokat Aksi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melaksanakan putusan MA. Mereka juga meminta kepolisian mengusut dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan bukti permulaan.
Perwakilan Advokat Aksi asal Bogor, Elyas M Situmorang, menegaskan pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suket.
"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," kata Elyas.
Sementara itu, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko menyoroti wacana pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA. Dia mempertanyakan kedudukan hukum Gibran untuk mengajukan upaya hukum tersebut karena dinilai bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam sengketa tata usaha negara itu.