Selain mendesak pengusutan dugaan pelanggaran hukum, Advokat Aksi mendukung DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan hukum yang berkaitan dengan Gibran. Mereka juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari wapres kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.
Di tengah desakan pengusutan tersebut, para advokat juga mengangkat salam tiga jari saat sesi foto bersama seusai membacakan pernyataan sikap. Gestur itu dimaknai sebagai simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan sekaligus pesan agar penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.
Advokat Aksi memastikan akan terus mengawal proses hukum terkait polemik suket Gibran meskipun yang bersangkutan telah menyerahkan surat pengunduran diri. Mereka menegaskan pengusutan harus tetap berjalan dan berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.