Terakhir, ekonomi kerakyatan. Menurut Gus AMI, akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis.
"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123, 46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," tuturnya.
Gus AMI menambahkan, sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.
"Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar eksistensi sebuah partai politik," katanya.