JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menghadiri Inter Parliamentary Union (IPU) ke-143 yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. Dia menegaskan Indonesia menyadari pentingnya reformasi hukum yang responsif gender sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.
“Indonesia juga telah melakukan review terhadap legislasi nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender,” kata Puan, Jumat (26/11/2021).
Pada panel diskusi, Puan mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan.
“Kami telah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan lokal,” tutur Puan.
Puan juga mengungkap DPR memiliki Forum Kaukus Parlemen Perempuan yang terus bekerja untuk mencapai lembaga yang berpihak pada kesetaraan gender dan representatif terhadap perempuan. Dia menegaskan Indonesia menjamin perempuan memiliki hak yang sama dalam politik.
“Hak perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik dan partai politik dijamin oleh undang-undang tentang pemilu dan partai politik,” tutur Puan.
Menurutnya, reformasi hukum yang responsif gender memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan. Setidaknya, kata Puan, hal itu lah yang terjadi di Indonesia.
“Manfaat lainnya adalah penguatan proses dan kapasitas kelembagaan lewat pengarusutamaan gender di semua sektor pada semua tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten hingga desa,” ujarnya.