JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIPHasto Kristiyanto mengklaim sebagai tahanan politik. Dia menganggap perkara yang menjeratnya merupakan kriminalisasi hukum.
"Sikap saya tetap tidaklah berubah, hal-hal apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum, karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik," kata Hasto sebelum menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Meski begitu, Hasto meyakini majelis hakim bakal mengadili perkaranya dengan adil. Dia percaya dengan independensi lembaga peradilan.
"Saya percaya terhadap independen dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.
Diketahui, KPK menjerat Hasto Kristiyanto dengan dua pasal sekaligus. Pasal pertama yakni dugaan suap yang dilakukan Hasto bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.