Hasyim Asy'ari Dipecat, Komisi II DPR: Penjaringan Calon Komisioner KPU Harus Telusuri Rekam Jejak

Achmad Al Fiqri
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meyakini pencopotan Hasyim Asy’ari tidak akan mempengaruhi Pilkada 2024. (Foto Antara).

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR menyoroti kasus pencopotan Hasyim Asy’ari dari Ketua KPU karena terbukti melakukan asusila. Penjaringan dan pemilihan komisioner KPU ke depan harus menjadi evaluasi dengan menelusuri rekam jejak.

“Ini adalah kejadian pertama yang kami alami dan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Proses penjaringan calon komisioner KPU harus semakin diperketat dengan menelusuri lebih detail rekam jejak para calon,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Guspardi menjelaskan kejadian ini menjadi bahan intropeksi bagi semua pihak, baik DPR maupun pemerintah. Dia meminta proses pemilihan calon komisioner KPU harus betul-betul memperhatikan setiap aspek rekam jejak, khususnya dari masa penjaringan yang dilakukan panitia seleksi (pansel) bentukan pemerintah.

“Bahwa dalam penjaringan calon, tidak cukup hanya dengan memperhatikan kemampuan dalam UU, kemampuan terkait kepemiluan dan sebagainya, tapi perlu juga ditelusuri rekam jejak yang bersangkutan termasuk dari sisi etikanya. Jadi perlu dikuliti lebih mendalam lagi,” lanjutnya.

Diketahui, proses penjaringan komisioner KPU melalui tim Pansel yang dibentuk pemerintah. Pansel akan menyetorkan nama-nama calon yang berjumlah dua kali lipat dari jumlah komisioner. Nama-nama itu kemudian diserahkan ke DPR untuk dipilih sejumlah 7 orang melalui proses fit and proper test (uji kelayakan dan kemampuan).

“Bisa di pansel langsung diperas. Kalau itu kebobolan juga, di Komisi II DPR harus lebih diperhatikan lagi juga urusan etika calon,” ungkap Guspardi.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
6 bulan lalu

Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Nasional
6 bulan lalu

Kunjungan Kerja ke Timika, Komisi II DPR RI Komitmen Kawal Otsus Papua

Nasional
1 tahun lalu

DPR Minta Paslon Tak Gunakan Kampanye Hitam di Pilkada 2024: Harus Berbasis Ide dan Program 

Nasional
1 tahun lalu

Gerakan Coblos 3 Paslon Pilgub Jakarta, DPR Minta Warga Pakai Hak Pilih secara Sah agar Tak Mubazir

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal