JAKARTA, iNews.id - Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto mengkhawatirkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih menghadapi persoalan hukum ketika terjadi pergantian pemerintahan. Dia membandingkan program tersebut dengan proyek BTS Kominfo yang kemudian menjadi perkara dugaan korupsi.
Hal ini disampaikan Henri dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Isu Panas Program Prioritas' yang disiarkan di iNews, Selasa (22/9/2026). Sebagai mantan pegawai Kominfo, dia menyoroti kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek BTS.
"Perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa selama 20 tahun Indonesia membangun dunia digital, itu kira-kira yang dibangun hanya sekitar 8.000. Tetapi Kominfo yang waktu itu kasus itu, dalam waktu 2 tahun dia membangun hampir 5.000. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kasus korupsi," kata Henri.
Menurutnya, kondisi tersebut membuatnya khawatir program Kopdes Merah Putih mengalami nasib serupa, terutama jika terjadi pergantian pemerintahan atau muncul penegakan hukum di kemudian hari.
"Saya khawatir bahwa KDMP itu nasibnya hampir sama nanti kalau ada pemerintahan berganti atau ketika ada penegakan hukum. Karena sama-sama karakternya, yaitu buru-buru, kedua adalah ini dilakukan secara masif, dan itu menggunakan data-data yang belum tentu datanya pas, dan itu yang terjadi sekarang," ujarnya.
Henri kemudian menyoroti penggunaan data dalam pelaksanaan program KDMP. Dia menilai persoalan data dapat berdampak pada penentuan lokasi pembangunan koperasi.
"Makanya tadi memang benar bahwa ada kritikan-kritikan yang ada yang di dekat kuburan, ada yang apa di di depan sungai, dan sebagainya, karena memang datanya yang dipakai itu data-data yang hampir sama dan data-data itu sering bermasalah," tuturnya.