Menurutnya, langkah pemerintah membangun sistem baru dalam pengelolaan sumber daya nasional berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati celah dalam tata kelola ekspor dan ekonomi nasional.
“Karna banyak orang terganggu, baik dalam negeri maupun negara-negara tertentu yang menjadi tempat penyimpanan uang pasti terganggu,” katanya.
“Siapa pun yang terganggu kepentingan hidupnya pasti akan melawan. Salah satunya bentuk perlawanan yaitu mendegradasi pemerintahan yang mengambil kebijakan,” sambung Idrus.
Idrus menegaskan pemerintah harus konsisten melanjutkan reformasi tata kelola ekonomi nasional. Jika ditemukan potensi kebocoran ekonomi yang terjadi selama puluhan tahun, maka diperlukan langkah penelusuran dan pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Menurutnya, perbedaan antara gerakan mahasiswa dan presiden hanya terletak pada posisi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing.