"Lemahnya pengawasan terhadap tim verifikator yang ditandai dengan adanya jamaah haji yang tidak sesuai dengan siskohat serta celah perubahan data," katanya.
Kelima soal pendaftaran, menurutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Ibadah Haji Khusus, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan.
"Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antre, mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024," terang Nusron
Keenam, Nusron berkata, penggunaan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan. Mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrean.
Ketujuh, kata Nusron, jemaah cadangan lunas tunda sebesar 30% dari kuota haji nasional harus berangkat lebih dulu.