JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun ternyata mendapatkan nilai tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Survei itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Dalam survei itu, Pemkot Madiun berada pada urutan teratas pemerintah daerah dengan skor SPI 82,3. Nilai itu termasuk dalam kategori terjaga dan jauh di atas rata-rata nasional di angka 72,32.
Namun, Wali Kota Madiun nonaktif Maidi justru ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026) lalu. Menurut KPK, skor SPI 2025 yang tinggi tidak menjamin nihilnya tindak pidana korupsi di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah.
"SPI pada dasarnya memberikan gambaran tingkat risiko terjadinya tindak pidana korupsi pada suatu instansi, bukan jaminan bahwa tindak pidana korupsi sama sekali tidak terjadi. Dengan skor tinggi atau dengan risiko yang dinilai rendah, tidak berarti nihil dari potensi penyimpangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (22/1/2026.
Budi menjelaskan SPI merupakan penilaian berbasis survei yang dilakukan pegawai hingga masyarakat eksternal sebagai pengguna lembaga publik. Pada intinya, survei itu merupakan alat mengidentifikasi area-area berisiko yang membutuhkan penguatan baik di sisi regulasi, tata kelola atau pengendalian internal.
"Hasil SPI tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelabelan atau klaim bebas korupsi, melainkan sebagai alat diagnosis untuk mengidentifikasi area-area yang masih berisiko dan membutuhkan penguatan, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun pengendalian internal," jelas Budi.