Selanjutnya Pramono juga menegaskan perubahan itu tak mengubah gugus tugas di daerah. Menurutnya gugus tugas di daerah otomatis berubah nama menjadi satuan tugas.
Terkait legalisasi, Pramono menyatakan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah dilakukan oleh Komite Kebijakan. Namun dia mengatakan tanpa menunggu, Satuan Tugas di daerah bisa langsung bekerja.
“Tapi tanpa ditetapkan Komite Kebijakan secara otomatis mereka bisa bekerja pada saat ini. Karena itu diatur dalam Pasal 20 ayat 2 semua pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas beralih ke Komite Kebijakan, Satuan Tugas sejak terbentuknya ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional atau Daerah maka dengan demikian ini bersifat otomatis,” ujarnya.