Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M Sarmuji merespons isu reshuffle kabinet. Dia mengatakan Golkar belum menerima informasi resmi terkait pergantian menteri.
"Maaf kami belum dengar kabar resmi tentang reshuffle," kata Sarmuji saat dikonfirmasi iNews.id.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu juga menegaskan belum ada pembahasan di internal mengenai reshuffle kabinet tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.
"Prinsipnya itu kan kewenangan Presiden," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pergantian kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Reshuffle itu hak proregatif presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet. Dalam perjalanannya, beliau pula yang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja semuanya," ujar Saleh dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).