Firli pun dijatuhi sanksi berat berupa diminta mengundurkan diri dari pimpinan KPK.
"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," ujar Tumpak.
Dalam putusannya, Dewas KPK menyatakan tidak ada hal meringankan dalam putusan etik tersebut. Sementara hal yang memberatkan seperti tidak hadir dalam persidangan.
"Hal yang meringankan dari terperiksa, tidak ada," kata Tumpak.
Sebelumnya, Kemensetneg telah menerima surat dari Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023 terkait permohonan mengundurkan diri dari Ketua dan Pimpinan KPK. Surat tersebut diterima pada 23 Desember 2023.