JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memburu uang pengganti Rp4,4 triliun terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Adapun, Kejagung telah menyerahkan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun dari penindakan kasus yang sama kepada negara.
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin menuturkan, dalam perkara ini total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun. Dia mengatakan, pembayaran Rp4,4 triliun masih menunggu dari dua korporasi terpidana perkara itu yang meminta penundaan.
"Total kerugian perekonomian negara itu Rp17 T dan hari ini kami akan serahkan sebesar Rp 13,255 T, karena yang Rp4,4 triliunnya adalah diminta kepada (korporasi) Musim Mas dan Permata Hijau, mereka meminta penundaan," ujar Burhanuddin dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara Rp13,25 triliun di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Burhanuddin menambahkan, Kejagung mengabulkan permohonan penundaan itu, hanya saja kebun sawit dan perusahaan kini menjadi tanggungan Kejagung. Di sisi lain, Kejagung juga tetap meminta agar sisa pembayaran uang pengganti itu dibayar tepat waktu.