Sementara itu, empat saksi lainnya merupakan pegawai Ditjen Imigrasi. Mereka akan memberikan keterangan mengenai prosedur pengurusan izin tinggal dan alih status, termasuk dugaan praktik penerimaan uang tidak resmi atau uang loket.
"Dan juga menjelaskan nanti perbuatan dalam hal mendukung atau melaksanakan penerimaan uang-uang fee atau uang loket yang telah diterapkan di situ, Pak, gitu," ujar jaksa.
Kelima saksi kemudian diambil sumpahnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi. Setelah itu, pemeriksaan terhadap para saksi dimulai.
Dalam surat dakwaan, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan bersama tujuh terdakwa lainnya. Mereka yakni mantan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status Juniadi Sri Priambudi, mantan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah alias Obin, serta mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Ronald Arman Abdullah.
Jaksa menduga para terdakwa memeras biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian WNA dengan meminta uang tambahan yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket". Pungutan tersebut diduga dilakukan dengan cara mempersulit, menunda, hingga tidak menerbitkan dokumen keimigrasian meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).