Selain itu, kata Inayah, keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan menimbulkan banyak risiko turunan. Dia menyatakan watak ormas keagamaan yang memiliki banyak pengikut di akar rumput, sementara industri pertambangan memiliki watak seperti di atas, berpotensi menciptakan ketegangan sosial apabila terjadi persoalan di tingkat lokal.
"Ditambah lagi jumlah organisasi keagamaan yang jumlahnya sangat banyak, termasuk di daerah-daerah, sehingga sangat mungkin terjadi kerumitan pada tingkat pelaksanaan yang bisa berujung kepada makin besarnya penyalahgunaan wewenang pengambil kebijakan," kata Inayah.
Jaringan Gusdurian, lanjut Inayah, sebagai organisasi yang berupaya melanjutkan nilai, pemikiran, dan keteladanan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mekritik peraturan tersebut. Rekam jejak Gus Dur menunjukkan konsistensinya menolak industri ekstraktif yang merusak sumber daya alam dan mengeksklusi rakyat dari ruang hidupnya.
"Bahkan tercatat dalam sejarah bahwa Gus Dur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang tidak pernah memberikan konsesi tambang serta melakukan moratorium penebangan hutan untuk keberlanjutan kelestarian ekosistem," ungkapnya.