Dr. Firman Kurniawan S.
Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital
Pendiri LITEROS.org
KAPAN dimulainya persilangan pendapat antara khalayak yang memperhatikan bencana Sumatra, dengan pemerintah yang sedang menanggulangi bencana? Persilangan pendapatnya, terindikasi sebagai perbedaan realitas yang dihayati masing-masing pihak. Khalayak mengartikulasikan realitas: penanganan bencana berlangsung buruk. Sedangkan pemerintah menyebut, penanganannya terus membaik.
Seluruh persilangan itu, mungkin berawal dari sini: khalayak terhenyak saat Kepala BNPB di awal bencana menyebut, “(Bencana hanya) terlihat mencekam di media sosial”. Mungkin yang dimaksudkannya: keadaan sesungguhnya tak separah tampilan media sosial. Unggahan-unggahan itu, akibat kepiawaian kurasi, mampu dilipatgandakan keparahannya. Semuanya agar memperoleh perhatian khalayak.
Pernyataan yang diucapkan dengan minim data empiris itu, kemudian disesalinya diikuti permintaan maaf. Dia menyebut, merasa surprise ketika menyaksikan jejak bencana di lokasinya. Sangat menyedihkan, yang bahkan lebih mencekam dibanding unggahan media sosial. Walaupun penyesalan telah dilontarkan, khalayak telanjur kecewa.
Demarkasi realitas bencana antara pemerintah dengan khalayak mulai terbentuk. Salah satunya terwakili lewat keheranan yang dilontarkan hakim MK, Saldi Isra. Pernyataan Isra yang dikutip iNews.id, 5 Desember 2025, menyebut: "Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga (dengan) pernyataan seorang perwira tinggi, soal bencana di Sumatera Barat itu. Ini memang diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja".
Perhatian khalayak yang tertancap pada penanganan bencana, diwujudkan sebagai intensifnya perbincangan. Traffic media sosial pada unggahan yang bertema Bencana Sumatera, terindikasi tinggi. Temanya mulai soal penyebab bencana, yang bukan semata disebabkan alam; kesigapan pemerintah mengelola keadaan darurat, dibanding bencana-bencana sebelumnya; keresahan terhadap pernyataan dan aksi tokoh, yang dianggap nirempati; hingga dilangsungkannya penggalangan “warga menolong warga”, demi meringankan beban korban. Di balik semua itu, tersirat posisi yang saling berhadapan.
Acuan informasi yang digunakan masing-masing pihak, juga berbeda. Ini misalnya: saat seorang menteri menanggapi perintah Presiden, untuk segera memulihkan pasokan listrik. Disanggupinya, listrik akan segera tersedia kembali. Lampu-lampu di 93% wilayah bencana, bisa cepat menyala lagi. Dengan pulihnya pasokan listrik, nyata: upaya penanganan bencana maju bertahap. Namun tak lama setelah dinyatakan, ucapan menteri itu dibantah. Khalayak mengunggah keadaan senyatanya dari lokasi bencana yang menunjukkan wilayahnya masih gelap gulita, pasokan listrik nihil. Nyala yang dijanjikan hanya berlangsung sesaat, selama Presiden meninjau lokasi bencana. Sepeninggalnya, listrik padam lagi.
Demikian juga, saat makin kerap muncul pernyataan keadaan di lokasi bencana makin baik. Para korban bencana tangguh dan sanggup menjalani keadaan terbatas di pengungsian. Karenanya, Pemerintah Indonesia tak memerlukan bantuan asing. Sistem di dalam negeri, andal untuk memulihkan keadaan. Pernyataan ini pun disanggah. Khalayak mengedarkan unggahan, belum memadainya kebutuhan dasar korban. Minimnya makanan, air bersih, dan tempat bermukim sementara yang layak. Yang juga kerap terunggah, indikasi rasa putus asa korban. Ini ditandai dengan dikibarkannya bendera putih di depan permukiman warga. Bendera yang menyimbolkan sikap menyerah, terhadap keadaan yang makin sulit. Bahkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sampai harus mengirim surat kepada PBB, mengajukan permintaan pertolongan bagi warganya.