JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah diterapkan di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Pelonggaran aturan untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) itu pertama kali disuarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, hingga kini pemerintah belum memutuskan kebijakan pelonggaran PSBB. Jokowi mengaku penting untuk menyinggung hal itu karena tak ingin masyarakat menilai saat ini pemerintah telah melakukan pelonggaran PSBB
"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan kelonggaran PSBB," kata Jokowi, dalam pengantarnya sebelum memimpin rapat terbatas (Ratas), secara virtual di Jakarta, Senin (18/5/2020).
Pemerintah, menurut mantan wali kota Solo ini, baru membuat rencana ataupun skenario mengenai pelonggaran. Namun, hal tersebut masih belum diputuskan karena harus menimbabg data dan fakta di lapangan.
"Yang sedang kita siapkan, baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran, yang akan diputuskam setelah ada timing yang tepat. Serta melihat data-data dan fakta di lapangan. Biar semuanya jelas karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan," tuturnya.
Jokowi memaparkan, dalam dua pekan ke depan fokus pemerintah yaitu untuk menahan kegiatan mudik masyarakat. Selain itu, dan mengendalikan arus balik setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang.
"Oleh sebab itu, saya minta ke Kapolri (Jenderal Polisi Idham Azis), dibantu Panglima TNI (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto) untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan," ujarnya.