JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Salah satu isi peraturam ini, korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi.
Pengajuan kompensasi tersebut bisa dilakukan oleh korban, keluarga, ahli waris, atau kuasanya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi," demikian bunyi Pasal 18 A Ayat (1) PP 35/2020, dikutip Selasa (21/7/2020).
Pasal 18B menyebutkan, permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.
Dalam Pasal 18 D disebutkan, LPSK akan memeriksa kelengkapan permohonan kompensasi bagi korban dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Namun, LPSK juga bisa menindaklanjuti laporan korban bilamana dalam masa waktu perbaikan belum menyerahkan berkasnya.