JAKARTA,iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima lima perwakilan nelayan yang menuntut dilegalkannya penggunaan cantrang. Kelimanya mewakili ribuan nelayan pesisir utara Jawa yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
Pertemuan itu menghasilkan poin poin penting, yakni nelayan dibolehkan menggunakan cantrang, trawl, dan alat tangkap lainnya. Pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang nelayan untuk tetap melaut sampai pengalihan alat tangkap selesai.
“Ini dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Rabu (17/1/2018).
Susi mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan semata-mata untuk melindungi nelayan dan laut Indonesia. Karena itu, dia berharap, nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Semua harus berniat beralih alat tangkap. Setuju?” ujar Susi.