JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus mendukung pemerintah dalam melakukan reformasi perundang-undangan. Harapannya undang-undang harus lebih disesuaikan dengan yang dibutuhkan.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengajak DPR untuk menghilangkan UU yang bertabrakan dan menyelaraskan dengan aturan lainnya.
"Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah," ujar Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).
Jokowi juga menyinggung kerja sama antara pemerintah dengan DPR, yang telah menjalankan fungsi legislasinya. Terhitung, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019 telah berhasil menyelesaikan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU).
"Antara lain RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang
kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat," tuturnya.
Mantan wali kota Solo ini juga memuji fungsi pengawasan yang dijalankan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Beberapa di antaranya DPR telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan.
"Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang," ujar Jokowi.