Dia menyatakan pelaksana tugas sering kali juga menjadi pihak yang mengawasi diri sendiri. Dia berpendapat akan lebih baik jika pengawasan juga melibatkan pihak eksternal untuk menjaga akuntabilitas institusi Polri setiap harinya.
"Jangan orang yang melaksanakan tugas kemudian juga disuruh mengawasi, harus bentuk sistem pengawasan, ketika dibentuk satu program untuk pengawasan harus ditunjuk siapa yang melakukan day-to-day pengawasan itu, dari eksternal juga harus ada," papar Julius.
Maka dari itu, dia menyarankan perspektif masyarakat sebagai pihak eksternal sekaligus pengguna layanan kepolisian harus menjadi indikator utama dalam reformasi Polri, khususnya dari segi pengawasan. Pengawasan tidak boleh lagi didominasi oleh tokoh-tokoh dengan kepentingan politik atau mantan pejabat tinggi, melainkan oleh perwakilan masyarakat sipil yang bersentuhan langsung dengan kinerja kepolisian di lapangan.
"End user-nya adalah masyarakat, perspektifnya dari masyarakat. Kita sudah cukup perspektif bukan mantan kapolri, bukan jabatan politik, bukan politisi, bukan panja-panjaan, tetapi siapa perwakilan masyarakat?” kata Julius.