Kedua, soal kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.
"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia merupakan milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucapnya.
Masalah ketiga, Alex menjelaskan kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Menurut hasil kajian, pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.
Keempat, terkait metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, serta merugikan keuangan negara. Menurutnya, hal itu dikarenakan metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Atas dasar kajian yang berguna bagi perbaikan teknis pelaksanaan program kartu prakerja, KPK merekomendasikan kepada pemerintah melakukan tujuh hal, yaitu: