Meski tarif dipertahankan, Purbaya mengaku fokus utama kebijakan ke depan adalah menumpas peredaran rokok ilegal baik yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri yang tak membayar cukai.
Menurutnya, produk ilegal ini merugikan penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan kompetitif bagi produsen yang taat pajak. Bahkan, ia berencana melakukan sentralisasi dan mekanisme pengawasan industri hasil tembakau (IHT).
"Ada barang ilegal yang di luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus,” ucap Purbaya.
Eks Ketua DK LPS ini juga sempat menghebohkan karena menolak untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Bahkan, secara blak-blakan ia meminta Danantara mencari pembiayaan sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ucap Purbaya pada Jumat (10/10/2025).