Ferdy menambahkan, telegram tersebut mempertegas kembali aturan baku yang tidak boleh dilakukan seluruh anggota Polri. Pasalnya, instruksi Kapolri ini tidak akan pandang jabatan maupun pangkat pada kontesrasi pesta demokrasi tersebut.
"Divisi Propam memonitoring dengan melakukan pengawasan ketat, berjenjang terkait perilaku anggota Polri. Telegram ini selain perintah juga merupakan alat pencegahan alat politisasi baik yang dilakukan anggota Polri maupun peserta Pilkada," kata dia.
Dengan adanya telegram itu, kata dia, Divisi Propam Polri akan melakukan penegakan hukum kepada seluruh anggota yang coba 'bermain-main' saat Pilkada.
"Sehingga manakala ada pelanggaran Divisi Propam pasti objektif," katanya.