JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak penyidik Polri mendalami dugaan tindak pidanamakar dalam kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Dia menilai, pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada penetapan para tersangka, tetapi harus menelusuri pihak yang diduga berada di baliknya.
Abdullah menyoroti sasaran penyadapan yang disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, informasi yang diperoleh dari penyadapan tersebut berpotensi menyangkut kepentingan strategis negara.
"Artinya, ada potensi informasi yang bersifat sensitif dan strategis, yang berkaitan dengan kepentingan negara, dapat disalahgunakan dan mengancam kepentingan nasional serta kedaulatan negara," ujar Abdullah saat dihubungi dikutip, Jumat (6/11/2026).
Dia menegaskan, penyidik perlu mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Menurutnya, pengungkapan pelaku tidak cukup hanya dengan menetapkan para perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
"Tidak cukup hanya mengungkap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga harus mendalami siapa yang berada di baliknya, bagaimana struktur dan rantai komandonya, apa motif dan tujuannya, serta untuk apa informasi sensitif dan strategis tersebut dikumpulkan atau digunakan," kata dia.